fungsi dprd provinsi. PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 128 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. fungsi dprd provinsi

Pimpinan Dewan : Ketua : H. Gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD Provinsi. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, simak terus artikel ini, ya! Seperti lembaga pemerintahan pada umumnya, DPRD Provinsi atau DPRD Tingkat 1 ini juga diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan konsep pengawasan apriori dana aposteriori. Ketiga fungsi tersebut dijalankan sebagai representasi rakyat di daerah provinsi dengan menjaring aspirasi masyarakat. 28 hlm, Lampiran : 1 hlm. 59 Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232 (0411) 453344. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui. Selain itu DPRD Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pertimbangan terhadap calon wali kota/bupati yang diajukan oleh Gubernur. Pembahasan rencana Prolegda tersebut diatas dikoordinasikan oleh Biro Hukum Sekretariat Provinsi/ Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten/Kota. DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten / Kota ; _____ 6 Syaukani, Affan Gaffar, Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Ctk ke-3, Pusataka Pelajar, Yogyakarta, Juni 2003, Hlm. k. Perkakas. Fax. (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah3. Fungsi legislasi DPRD adalah fungsi pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah yang harus berpedoman sebagaimana telah. DPRD Sumut beranggotakan 100 orang yang dipilih melalui pemilihan umum. Peranan di Majelis Legislatif. 20 Tahun 2008, Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan. Fungsi DPRD (1) DPRD mempunyai fungsi: a. DPRD membantu membuat dan mengubah undang-undang, bertindak sebagai juru bicara untuk konstituen mereka, dan membantu memecahkan masalah. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa tidak terdapat lembaga legislatif semacam DPRD. Sedangkan fungsi DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 96 ayat (1), yang menyatakan bahwa: DPRD provinsi mempunyai fungsi:9 8 Pasal 101 ayat (1), UU No. 3. Setiap fraksi di DPRD adapun jumlah fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas lalu disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan sebagai peraturan daerah. (2) Sekretariat DPRD Provinsi dipimpin oleh Sekretaris DPRDDewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai salah satu lembaga negara yang berperan dalam perwakilan rakyat. 8. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara. Sedangkan fungsi dari DPRD Provinsi diatur dalam pasal 96 ayat 1 yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi memiliki 3 fungsi yaitu: pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, anggaran, dan pengawasan. kaltimprov. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah PeraturanPelaksanaan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap Perda Provinsi dan gubernur berdasarkan pasal 100 UU 23 Tahun 2014 dijelaskan secara komperhensif, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perda pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Jawa Tengah,maka penulis. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu : 1) Untuk menganalisis Pengelolaan dan Pelaporan Aset Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Pasal tersebut, DPRD dalam menjalankan ketiga fungsi yaitu pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, DPRD menjaring semua aspirasi masyarakat 7Agung Djojosoekarto, Dinamika dan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tata Pemerintahan. pembentukan Perda;. tirto. 1. Hak. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: (11) Jawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat. dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Melalui fungsi ini, DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat yang duduk pada Lembaga Perwakilan. 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2. Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. (1) Tugas Gubernur terdiri dari: memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895. Dalam rangka fungsi legislasi, DPRD. tugas dengan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 4. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukungPROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. LIVE 🔴 RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI BANTEN – Selasa, 19 SEPTEMBER 2023. Sulawesi Selatan Komisi E, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Staff Administrasi Pelayanan DPRD Provinsi. Sos. DPRD mempunyai hak: (a). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator dan publisitas belum maksimal. 12 Hamdi Jafar, “Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi: Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu”, Tugas Akhir Program Magister, Universitas Terbuka, Jakarta, 2015, hlm. Dalam hal ini, sebagian besar tugas dan fungsi yang diemban oleh DPRD. Seperti halnya di DPRD Provinsi Sumatera Utara memiliki Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan yang berseifat tetap, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera. Seperti disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan. CO. 1945 menyebutkan bahwa “Negara indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik” dimana didalam negara unitaris (kesatuan) tidak ada satupun negara lain didalam. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah suatu instrumen rencana kerja pemerintah daerah (pemda), yang menggambar perkiraan pendapatan/penerimaan dan belanja/pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota dalam waktu satu tahun yang dibahas dan disetujui bersama oleh. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU. Badan musyawarah adalah badan musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan. KOMISI DPRD. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan tidak lepas dari dinamika organisasi yang mungkin Perda dan 8 kali Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara dan secara umum capaian kinerjanya adalah 100 % dan memenuhi target yang ditetapkan semula. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkandan fungsi pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daer ah, serta wakil rakyat yang baik dalam mengelola roda. Uraian tugas dari setiap Bagian dan Subbagian adalah sebagai berikut : 1. B. Sekretariat DPRD. Seharusnya DPRD melakukan fungsi pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan tugas otonomi daerah oleh Kepala Daerah. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Modal title. anggaran; dan c. memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran; h. PENDAHULUAN Dhéwan Perwakilan Rakyat Dhaérah Provinsi Jawi Wétan, Madura: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jhâbâh Dhimor ), disingkat DPRD Jawa Timur atau DPRD Jatim, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. B. Beranda ; Profil. Pasal 153 ayat (1) huruf a UU 23/2014 bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pengawasan yang diwujudkan. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Riau, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024 Pemerintah Provinsi Riau. Urip Sumoharjo No. Adapun faktor pendukung dan penghambat. 16. Program dan Kegiatan untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. anggaran; dan. 9 Juharni, “Model Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai”, Jurnal Ad’ministrare, Vol. DPRD Provinsi Sumatera Barat baik berupa karya cetak maupun elektronik C. fungsi dprd kepala sub bagian persidangan dan risalah kepala sub bagian fasilitasi perda, penganggaran dan pengawasan kepala. Fungsi DPRD dimaksud, yakni: (a). Tingkatan DPRD sendiri dibagi menjadi 3, yaitu di ranah kota, kabupaten, dan provinsi. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan (d). 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 41 menyatakan bahwa salah satu fungsi DPRD adalah melaksanakan fungsi pengawasan. 7. Tugas pokok PD. Penyusunan Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar uraian mengenai gambaran pelayanan yang dilakukan, isu-isu strategis dari pelaksanan tugas dan fungsi Kedudukan, Tugas Pokok Serta Hak & Kewajiban. Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Fraksi PKS. Sekretariat DPRD Provinsi Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap. DPRD provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi. FUNGSI DPRD DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu : Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan fungsi DPRD, terutama fungsi legislasi tentunya terdapat berbagai macam faktor serta hambatan. 23 Tahun 2014 Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tugas DPRD Provinsi. Menyatakan pandangan mereka mengenai undang-undang. 9 Tugas dan Fungsi DPRD di Indonesia. Bagian Keempat. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD Kalteng Serius. Peran dan Fungsi DPRD Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pimpinan. . Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. TUGAS, WEWENANG, dan HAK Tugas dan wewenang DPRD adalah: Membentuk peraturan. Profil Sekretariat DPRD. c. DPRD sebagai bahan pendukung, terutama mengenai pengawasan DPRD. Badan Musyawarah. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD: Cc. Daerah pemilihan (disingkat dapil) merupakan istilah umum dalam pemilihan umum di Indonesia yang merujuk kepada batas wilayah atau jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. . Arti penting Badan Kehormatan DPRD di sini adalah untuk menegakkan kode etik DPRD. 5. angket; dan c. (0728) 51836. Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan. Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. DPRD Riau beranggotakan 65 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Urip Sumoharjo No. 2. Meski begitu, sebetulnya DPD merupakan lembaga yang masih cukup muda usianya, karena baru terbentuk pada tahun 2001 silam. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016. . 29. Gorontalo dan DPRD Kab. pembentukan peraturan daerah; b. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode etik adalah suatu norma yangPeraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 16Artikel ini menjelaskan tentang fungsi pengawasan DPRD DIY terhadap pelaksanan Keistimewaan pada tahun 2017. Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895. Berita Video Rekomendasi Lima Komisi DPRD Terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2023. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga. (2) Untuk melaksanakan tugas. Dapat memberikan ide-ide baru sebagai masukan agar pelaksanaan fungsi budgeting DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangungan daerah di Kalimantan Timur dapat berjalan dengan baik. pembentukan Perda provinsi; b. Baca Juga: Desentralisasi dan Dekonsentrasi: Pengertian dan. DPRD yang berada di tingkat daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi penegasan bahwa fungsi Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif dan DPRD sebagai badan legislatif daerah. Fungsi legislasi (pembentukan Perda); (b). Uraian tugas dari setiap Bagian dan Subbagian adalah sebagai berikut : 1. Hasil kajian dalam artikel tersebut yaitu Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Banten belum dapat dikatakan baik, hal tersebut dikerenakan masih banyak. Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda. 9. Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah fungsi DPRD benar-benar menjadi fungsi Sejarah sunting sumber. Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam melaksanakan segala tugasnya, ada hak hak DPRD yang melekat baik kepada lembaganya maupun kepada setiap anggotanya. DPRD Provinsi Sumatera Barat baik berupa karya cetak maupun elektronik C. anggaran; dan c. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di Provinsi, Kabupaten/Kota. Kamis, November 29, 2012 kehutanan punya. Salah satu alat yang digunakan oleh DPR untuk menjalankan tugasnya adalah komisi. 7, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249 Telepon : (024) 8415500Fungsi utama DPRD Provinsi adalah legislasi, pengawasan, dan anggaran. Fungsi Dan Tugas. IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (KAJIAN DI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH): The. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyelesaian sengketa dan putusan. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD provinsi memiliki beberapa hak yaitu: Interpelasi: hak interpelasi membuat DPRD provinsi bisa meminta keterangan kepada. (DPRD Provinsi) yang memuat Pasal 290 s/d Pasal 340 dan dalam Bab VI (DPRD Kabupaten/Kota) yang terdiri atas Pasal 341 s/d Pasal 399. Diterangkan Kemenkumham, setidaknya ada empat fungsi Perda: 1. PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA. Sekretariat DPRD mempunyai tugas: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan; Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi; Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Fungsi anggaran adalah fungsi yang dijalankan DPRD Provinsi bersama-sama pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai representasi rakyat, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi DRPD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 149. pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibidang legislasi, penganggaran dan pengawasan. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan. Jl. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. 1. 1. E. Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP No. Setiap fraksi. bahwa dalam pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan. 50 Tahun 2015 Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DETAIL PERATURAN Abstrak. DPRD Sulawesi Barat beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima. sekretariat DPRD provinsi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD. Anda memerlukan Javascript. Selain itu pemahaman para anggota DPRD mengenai fungsi pengawasan dinilai masih lemah disebabkan tidak adanya pedoman pengawasan yang secara detail menjelaskan fungsi. Sesuai dengan namanya, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. (+6221) 3843647 Email. 5. DPRD mempunyai hak : Hak interpelasi, adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Alamat email ini dilindungi dari robot spam. ,M. FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD Bagian Kesatu Fungsi Paragraf 1 Umum Pasal 2 DPRD mempunyai fungsi: a. Rencana Program Jangka Menengah Daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping kewenangan. Fungsi legislasi : adalah DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Berikut daftar nama Biro, tugas pokok dan fungsi, struktur, beserta kontak yang dapat dihubungi dari masing-masing badan terkait:Baca Juga: Tugas, Fungsi dan Wewenang DPR RI Sebagai Lembaga Legislatif Negara. Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di dalam pasal 96 ayat (1) menyebutkan DPRD Provinsi mempunyai fungsi sebagai pembentukan perda provinsi,anggaran,dan pengawasan,sesuai judul. Pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD harus berjalan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 316 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. pengawasan. Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Jl. Pembentukan Perda. DPRD . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; Pranala luar. Jawaban: yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.